Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo menyiapkan dana APBD sebesar Rp4,6 milyar untuk Bantuan Sosial/Bansos penanganan dampak inflasi imbas kenaikan harga BBM. Bansos berikan kepada pelaku transportasi seperti Ojek Online/Ojol maupun pengemudi angkutan pedesaan. Selain itu juga diberikan kepada para pelaku UMKM serta nelayan.
Terdapat 2.244 orang Ojol yang menerima Bansos penanganan dampak inflasi kali ini. Mereka memperoleh bantuan sebesar Rp450 ribu lewat Top up e-wallet. Besaran uang bantuan tersebut diterima Ojol perbulannya sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan kedepan. Diterima mulai bulan Oktober sampai Desember 2022. Untuk bantuan kepada pengemudi angkutan pedesaan maupun pengemudi Bentor juga sama. Terdapat 61 orang pengemudi angkutan pedesaan dan 862 pengemudi Bentor yang menerima voucher BBM angkutan desa. Mereka juga menerima bantuan sebesar Rp450 ribu. Begitu pula bantuan kepada nelayan Sidoarjo. Terdapat 178 orang nelayan yang juga memperoleh voucher BBM sebesar Rp450 ribu. Sedangkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dan penjual online diberikan kepada 930 orang berupa voucher pulsa kuota internet sebesar Rp300 ribu.
Selain bantuan tunai, Pemkab Sidoarjo juga memberikan bantuan non tunai. Seperti pemberian Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT kepada 2.206 orang serta pembagian pestisida bagi Gapoktan sebanyak 3 ribu kg dan bantuan bibit cabe untuk 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo juga membagikan Sembako sebanyak 7.500 paket dalam Bansos penanganan dampak inflasi kali ini.
Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP mengatakan Bansos tersebut dianggarkan melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). DTU tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil). Penganggaran tersebut sesuai petunjuk pemerintah pusat untuk penanganan dampak inflasi. Ia berharap bantuan seperti ini dapat sedikit meringankan biaya hidup masyarakat kecil.
“Ini merupakan petunjuk dari pusat bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum peruntukannya untuk supporting ditingkat bawah dengan pemberian Bansos, kurang lebih Rp4,6 milyar,” ujarnya.
Ia berharap badai ekonomi saat ini dapat dihadapi bersama dengan kekompakan. Semua pihak diharapkan mendukung pemberian bantuan sosial seperti ini. Masyarakat yang tidak berhak diharapkan menolak bila tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Masyarakat juga diminta melapor bila terdapat penerima bantuan sosial yang bukan haknya.
“Kami ingin mengajak semua camat, semua kepala dinas untuk transparan kalau yang menerima benar-benar orang yang layak mendapatkannya, saya tidak ingin ada cerita yang dapat orang-orang itu saja,” katanya.(Ant/Nisa)
Sumber : Kominfo sidoarjo
